Pergantian kepengurusan RT dan RW di RW 03 (Kauman)

Secara umum, kesadaran masyarakat di Indonesia dalam berdemokrasi sudah terbangun mulai dari tingkat yang paling bawah. Ajakan untuk memilih seorang pemimpin yang baik yang dapat membawa masyarakat kearah yang lebih maju, tidak hanya bisa dilakukan saat pesta demokrasi besar sekelas Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Negara, Kepala Daerah, hingga Desa, tetapi bahkan bisa pula dilakukan mulai dari pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) yang ada di lingkungan masyarakat.

Baru-baru ini, di RW 03 telah menggelar pemilihan ketua RT dan RW. Proses pemilihan diawali dengan pemilihan ketua RW. Proses ini menghasilkan terpilihnya Saudara Al Adro’i menggantikan ketua RW lama, yaitu bapak Munjaro. Setelah selesai pemilihan ketua RW, wilayah administrasi desa Limbangan yang membawahi 3 wilayah RT ini melanjutkan reorganisasi kepengurusan ditingkat RT. Pemilihan ketua RT di RW 3 ini dimulai dari RT 1 dengan hasil terpilihnya Saudara Khamdiqin menggantikan Bapak Tukijo, kemudian berlanjut ke RT 2 dengan hasil terpilihnya Saudara Khamim menggantikan Bapak FS Nugroho dan yang terakhir proses pemilihan dilakukan di RT 3 dengan hasil terpilihnya Saudara Rumadi menggantikan almarhum bapak Sutekno.

Merujuk pada proses diatas, keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pengakuan yang sangat besar terhadap kedaulatan serta keberadaan kewenangan Desa. Kewenangan Desa yang diakui dalam UU ini, adalah kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Dalam peraturan turunannya; yaitu Permendesa No. Nomor 1 Tahun 2015 (Pasal 2), secara eksplisit telah dijelaskan mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul yakni:

  • Sistem organisasi perangkat desa
  • ‌Sistem organisasi masyarakat adat
    ‌Pembinaan kelembagaan masyarakat
  • Pembinaan lembaga dan hukum adat
  • ‌Pengelolaan tanah kas Desa
  • ‌Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat
  • Pengelolaan tanah bengkok
  • Pengelolaan tanah Pecatu
  • Pengelolaan tanah titisara
  • Pengembangan peran masyarakat desa
  • Proses pemilihan

    Semangatnya warga dalam proses pemilihan

Dam Pasal 4 secara eksplisit dan tegas menyebutkan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul tersebut.

Dengan demikian, tantangan kedepan adalah (1) implementasi atas Pasal tersebut; (2) Desa mampu memastikan dan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya dalam membangun dan menyejahterakan masyarakatnya.

Merujuk pada UU dan peraturan turunan diatas,  upaya yang telah dilakukan oleh warga RW 03 Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, dan wilayah-wilayah lain yang ada di Desa Limbangan ini sudah mempunyai dasar hukum yang kuat. Budaya masyarakat desa untuk memilih sendiri orang yang akan memimpin dan mengurus wilayahnya menggambarkan watak masyarakat desa yang berpemerintahan. Perwujudan terhadap masyarakatnya yang adil, demokratis, setara dan tidak diskriminatif terhadap siapapun.

Kepala Desa Limbangan, ibu Munjiyah mengatakan, bahwa dengan proses yang demokratis ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Jika ada yang tidak puas itu, karena proses ini memang mencari yang terbaik diantara yang baik. Dan setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan.

Pemilihan yang dilakukan secara langsung dan diikuti oleh seluruh warga ini direncanakan akan memimpin selama 6 tahun terhitung sejak dilantik oleh kepala Desa Limbangan. Pelantikan dan pemberian SK direncanakan akan dilakukan pada bulan pertengahan November 2018

Sesuai ketentuan, Ketua RW-RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan menjalankan fungsi antara lain pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; serta penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. **** (Diposkan oleh : Arifin)

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan